Dinamika Islam Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia, dan masuknya islam ke indonesia tidaklah berada dala satu waktu yang bersamaan, melainkan berlangsung selama berabad-abad, dan tidak merata di seluruh tempat. Jadi perkembangan dari tiap tempat tersebut berbeda-beda pula yang mana perkembangan tersebut ikut berkembang dengan aktivitas penduduk tersebut melalui media interaksi transaksi di jalur perdagangan. Oleh karena itu maju mundur perkembangan islam yang di alami setiap tempat dari masa ke masa sangat berbeda pula. Untuk itu penulis perlu melakukan study sejarah untuk meninjau maju mundurnya perkembangan islam dari masa ke masa tersebut untuk mengetahui tentang dinamika islam yang terjadi di Indonesia.

B. Tujuan 

Adapun tujuan penulisan ini adalah agar pembaca dapat mengetahui dan memahami mengenai dinamika yang terjadi di Indonesia dari masa ke masa semenjak agama islam masuk ke Indonesia hingga berkembang sampai sekarang ini yang mencapai dalam berbagai aspek kehidupan di indonesia.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana dinamika Islam Indonesia yang terjadi di masa kemerdekaan dan juga di masa kontemporer saat ini.

D. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulisan makalah ini adalah metode studi pustaka.

BAB II

ISI

Dinamika Islam yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari perannya para pedagang, Ulama, Pejuang Islam, serta kaum muslimin terdahulu dalam mengembangkan agama islam di Nusantara ini pada masa itu. Dinamika itu sendiri terjadi akbat adanya kemajuan dan kemunduran yang terjadi dari berbagai masa-masa yang di lalui dalam mengembangkan agama islam itu sendiri. Untuk itu kita akan membahas dinamika yang terjadi tersebut, sebagai berikut : 

A. DINAMIKA ISLAM INDONESIA DI MASA AWAL KEMERDEKAAN

Terdapat asusi yang senantiasa melekat dalam setiap penelitian sejarah bahwa masa kini sebagian dibentuk oleh masa lalu dan sebagian masa depan dibentuk oleh hari ini. Pada masa penjajahan belanda, sesuai dengan nasehat Snouck Hurgronye, islam sebagai kekuatan ibadah atau sosial, perlu diberi kebebasan namun Islam sebagai kekuatan politik perlu dibatasi. Perkembangan selanjutnya di orde lama, islam telah diberi tempat tertentu dalam konfigurasi yang paradox, terutama dalam dunia politk. Sedangkan dimasa orde baru, tampaknya islam diakui hanya sebagatas sebagai landasan moral bagi pembangunan bangsa dan Negara. 

Tema ini mengambarkan beberapa bentuk gerakan islam Indonesia sekitar pasca kemerdekaan sampai akhir orde lama yang menitik beratkan pada Gerakan DI/TII dan Permesta; Pertarungan Pemikiran Islam, Nasionalisme dan Komunisme; Dekrit Presiden 1959 dan gerakan G-30-S/PKI dan dampaknya bagi peradaban dan Kebudayaan Islam Indonesia.

1. Gerakan DI/TII dan Permesta di Indonesia

Darul islam secara harfiah berasal dari Bahasa Arab dan Al-Islam yang berarti rumah atau keluarga Islam, dunia atau wilayah islam. Pengertian secara istilah Darul islam di Indonesia digunakan unruk menyatakan gerakan-gerakan sesudah tahun 1945 yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita Negara islam Indonesia. 

Gerakan kekerasan yang bernada Islam ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia di antaranya di Jawa Barat pada tahun 1949-1962, di Jawa Tengah pada 1965, di Sulawesi, di Kalimantan berakhir 1963 dan di Aceh pada 1953 yang berakhir dengan kompromi pada 1957.

- Gerakan Darul Islam di Jawa Barat

Gerakajn ini di pimpin oleh sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Motif utamanya selain adanya perbedaan dalam konsepsi mengenai dasar Negara Indonesia, juga adanya perbedaan dalam persetujuan Renville pada Januari 1948. Persetujuan inilah yang menyebabkan gerakan-gerakan tentara yang akhirnya mencetuskan perang saudara antara Republik dengan Darul Islam/TII (kesatuan Hizbullah dan Sabilillah yang semula Angkatan Bersenjata dari partai besar islam Masyumi) yang menolak Republik Indonesia yang membuat persetujuan. 

Bentuk pemberontakan Darul Islam adalah membunuh, embakar rumah dan perkampungan, perampokan. Pada tahun 1962 jumlah pengungsi pertahun kurang lebih 303.764 orang, membunuh 2.447 orang, membakar 17.673 rumah dan melakukan perampokan 102.984 kejadian. 

Untuk mengakhiri gerakan darul Islam, operasi tentara Republik Indonesia ditingkatkan, dengan gerakan operasi Brata Yudha yang dibantu oleh Brawijaya dan Diponogoro serta pagar betis pada gerakan rakyat.

Pada tahun 4 juni 1962 Kartusuwiryo tertangkap bersama istrinya dan pengikut-pengikutnya yang menyerahkan diri. Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati setelah sidang tiga hari bersama dengan empat anggota Darul Islam yang terlibat.

- Gerakan Darul Islam di Jawa Tengah

Pemimpin kekerasan dalam gerakan ini adalah Sachjani alias Kutil. Yang mana pemberontakan ini berasal dari tiga kelompok yang berbeda-beda. Dalam kenyataanya tidak sedikit tindakan tentara Indonesia justru memperhebat dendam masyarakat Islam, seperti di Klaten yang mana tentara membakar mesjid. Dan di Surakarta, tentara seenaknya keluar masuk mesjid dengan sepatu dan membawa anjing-anjing mereka. 

Dan pemberontakan ini memiliki slogan dan karakter yang sama dengan Darul Islam di jawa Barat. Dengan berbagai upaya untuk mencegah luasnya gerakan ini, pemerintah Indonesia membenahiresimen tentara, divisi-divisi serta pejabat untuk pemulihan keamanan. Daerah dapat dikuasai kembali pada bulan Desember 1949 dengan menangkap bebereapa pimpinan dan Sachjani itu sendiri dijatuhi hukuman mati pada 1951.

- Pemberontakan di Sulawesi Selatan

Pemberontakan di daerah ini meletus setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia. Penyebab awalnya semata-mata merupakan keresahan bekas para pejuang geriliya yang mengerutu tentang cara penggabungan mereka ke dalam tentara Republik Indonesia yang tidak menyeluruh. Beberapa tahun kemudian, mereka bergabung dengan Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Dalam kerja sama ini dengan Kartusuwiryo pada 20 januari 1952, ia diangkat menjadi panglima Divisi IV TII yang disebut Divisi Hasanudin.

Bersamaan dengan hal itu, di bagian lain juga terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Muhammad Sholeh dengan gerakan Permesta (Perjuangan Semesta). Alasan pemberontakannya adalah menentang Komunis Indonesia yang memengaruhi dan mendalangi kelompok Soekarno. Pada 1958 terjadi kerjasama dengan Kahar Muzakar. Pada 1 februari 1965 terjadi penumpasan besar-besaran dari tentara Republik Indonesia dengan nama Operasi Tumpas dan Operasi Kilat. Kahar Muzakar di tangkap dan tertembak yang diikuti dengan penyerahan diri para pengikutnya.

- Pemberontakan di Kalimantan Selatan 

Pemberontakan ini dipimpin oleh Ibnu Hadjar dan pasukan-pasukan Darul Islamnya dinamai Ibnu Hadjar. Yang tertindas ini sebagian besar terdiri dari bekas pejuang geriliyawan yang kecewa terhadap cara mereka diperlakukan sesudah 1949. Ketertindasan ini dirasakan pada dua factor, yaitu demobilisasi bekas pejuang gerilya dan perlakuan pemerintah terhadap rakyat pedesaan di daerah ini.

Pada tahun 1963, pemerintahan mengirim pasukan di bawah pimpinan Hasan Basri dengan nama gerakan dari mulut ke mulut. Serangannya berakhir pada bulan juli 1963. Ibnu Hadjar menyerah dengan upacara resmi dan mereka menbuat pernyataan akan setia dan mengabdi kepada Republik Indonesia.

- Pemberontakan di Aceh

Pemberontakn ini meletus bulan September 1953. Factor utamanya adlah pertentangan antara kelompok adat sebgai kepala wilayah elit tradisional sebagai kaki tangan belanda yang disebut juga ulubalang yang bergelar teuku dengan kelompok agama yang menamakan dirinya PUSA (Persatuan Ulama Aceh) yang berdiri sejak 1939 dalam melawan belanda dengan gelar Teungku. Pemimpin PUSA adalah Daud Beureuh. 

Timbulnya keresahan rakyat Aceh disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya tanggapan bahwa kelompok Daud Beureuh serakah akan harta rakyat. Kedua, banyaknya pejabat penting di Aceh berasal dari Jawa. Ketiga, persyaratan jadi pegawai pemerintah dan menjadi tentara Republik sangat berat dan sulit dipenuhi oleh rakyat pada waktu itu seperti persyaratan pendidikan. 

Pada 22 Desember dibentuk Musyawarah Kerukunan rakyat Aceh (MKRA) yang berisi Ikrar yang ditandatangani oleh 700 orang terkemuka Aceh. Mereka berjanji akan memelihara dan membina kerukunan, memancarkan persatuan abadi, Aceh terkenal dengan pemberontakan yang diakhiri dengan perdamaian bukan hukuman. 

2. Pergumulan Islam ,Sosialisme, Nasionalisme, dan Komunisme

Pada msa perabutan dalam mempertahan kan kemerdekaan semua golongan lebih memusatkan pada revolusi fisik dalam menghadapi penjajah dengan dasar perjuangan kemerdekaan dan agamanya. Setelah kemerdekaan diperoleh , mulaiterjadi konnflik temtang perbedaan dan pesaingan untuk memperoleh kemerdekaan.

Beberapa konflik yang terjadi pada waktu itu umumnya merupakan gerakan belum membahayakan dan pemunculan partai partai antara lain :

1. Antara pemerintah Republik dengan DI di Jawa Barat gara gara perjanjian Renville 1948

2. Pemberontakan Komunis di Madiun pada 1948

3. Bulan November 1945, Masyumi muncul sebagai partai politik keagamaan.

4. Pada 17 Desember 1945, lahir Parai Sosialis aliran Marxis 

5. Pada 29 Januari1946, lahir PNI sebagai wadah Nasionalis.

a. Pertentangan antara Pratai Partai (1950-1955)

Pertarungan pada fase ini lebih tajam lagi, ditandai dengan perpecahan dia antara partai karena ketidak puasan dan perbedaan pemahaman, yaitu :

1. Sejumlah anggota Masyumi dibawah Pimpinan Wondoami Seno dan Aruzi kartawinata memisahkan diri dengan mendirikan Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) yang lama agar dapat duduk dalam kabinet

2. Pecahnya partai Masyumi yang sosialis agama dengan kelompok konservatif

3. Pada bulan April 1952, Nahdatul Ulama(NU) keluar dari Masyumi sebagai partai polotik yang dasarnya perebutan jabatan kementrian agama di cabinet

4. Bulan April 1955 PKI membuat persetujuan dengan PSII sebagai pencegahan pandangan masyarakat bahwa PKI anti agama

b. Pertentangan Ideologi

Setelah bekerja beberapa tahun, konstituante dapat mencapai kesepakatan mengenai beberapa masalah. Namun, satu masalah sudah berkembang menjadia satu isu pokok yang akhirnya menyebabkan terbentuknya dua blok. Masalah ini adalah masalah rumusan dasar Negara antara Negara yang berdasarkan Pancasila dan Islam.

Sekalipun diantara partai partai Islam berbeda paham namun partai partai Islam segera membentuk suatu front bersam jika menghadapi patai partai non islam dan anti Islam. Semakin lama kompromi kedua blok semakin tidak terselesaikan karena kedua blok tersebut masing masing tidak dapat memperoleh dua per tiga suara mayoritas seperi yang disyaratkan untuk membentuk undang undang dasar. 

Untuk menyelesaikan konflik yang tidak terselesaikan, pada tanggal 5 Desember 1958 berlangsung suatu pertukaran pendapat antara presiden dan cabinet. Pada Februari 1959, secra aklamasi cabinet memutuskan untuk mewujudkan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945, dengan maksud merukunkan seluruh potensi nasional termasuk golongan islam demi terciptanya pemulihan dan jaminan keamanan umum, dan keberadaan Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 tetap diakui.

Bentuk pengakuannya bahawa pelaksanaan syariah dalam kehidupan umat isalam tidak diakui secarakonstitusional karena buktinya pada18 Agustus 1945 telah dicoret baik mukadimah maupun pasal 29 Undang Undang Dasar 1945 dengan mencoret tujuh kata yang penting dalam Piagam Jakarta yaitu kewajiban mwajibkan melaksanakan syariat Islam bagi Para pemeluknya.

Dengan pencoretan tujuh kata diatas , pelaksanaan syariah diakui hanya sebagai kekuatan cultural bagi kemajuan negar yang tidak lagi menetapkan Islam sebagai dasr formal Negara.

3. Dekrit Presiden 1959, G-30-S/PKI dan Dampaknya bagi Peradaban dan Kebudayaan Islam Indonesia.

Dekrit 5 Juli 1959, disamping mengukuhkan kembali UUD 1945 dan pembuatan Majelis Konstituante, juga menandai datangnya suatu system politik yang disebut Demorasi Terpimpin. Dekrit ini lahir atas dasar kekecewaan terhadap perkembangan Demokrasi di Indonesia. Dalam Dekrit itu pula yang enyatakan bahwa Piagam Jakartatertanggal 22 Juni diyakini menjiwai UUD 1945 danmerupakan serangkaian kesatuan dengan UUD 1945 tersebut.

Pada akhir 1960, muncul ideology Negara dengan slogan NASAKOM dengan tujuan sebagai pemersatu dari unsure nasional, agama, dan Komunis. Muncul lagi politik Mercu Suar sebagai lambing kekuatan Sukarno dengan dana yang tidak sedikit. Dewan Perwakilan Rakyat yang memberikan kritik terhadap kebijaksanaan keuangan kabinet (1960), segera dibubarkan. Pada 17 Agustus 1960,, Partai Masyumi dan partai Sosialis Indonesia dibubarkan karena telah mendiriakan Liga Demorasi sebagai tandingan.

Karena pengaruh Masyumi dsn PSI masih tetap besar di kalangan masyarakat, pada bulan Juni 1962 banyak bekas pemimpin Masyumi, dan PSI ditahan. Begitu juga pemimpin Sosialis Syahrir yang yang bersifat kritis terhadap cara cara sukarno. Bersama itu pula sukarno mengangkat pemimpin komunis, Yaitu aidit dan Lukman menjadi mentri dalam cabinet. Dengan menggunakan biaya Negara, merekan mengunjungi kepelosok Indonesia untuk mempropogandakan partainya akan berkausa pada saat yang direncanakan nanti.

Salah satu akibat dari demokrasi Terpimpin telah meninbulkan keterlenaan Sukarno dalam pengaruh PKI tanpa control dari DPR. Hal ini dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan kudeta pada 30 September 1965.

Tengah malam pada 30 september 1965, prahara itu dating karena aksi Kolonel Untung, Komandan Pasukan Pengawal istana di Jakarta . sejumlah jendral diseang secara endadak disaat mereka tidur dini hari dan dibunuh secara keji. Mereka dituduh sebagai “ sewan jendral” yang sedang memperdiapkan suatu kudeta. Gerakan 30 September diumumkan sebagai gerakan untuk mencegah terjadinya kudeta itu. Pagi Hari, 1 Otober disiarkan terbentuknya suatu “ Dewan Revolusi” yang akan mengamankan Negara dan hidupnya presiden. Namun, semua cita cita Untung dan kawan kawan satu hari telah menampakkan kegagalan. Semua sector sudah dapat dikuasai kembali dan pemerintah. 

Peristiwa peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 telah menunjukkan watak komunisme yang sesungguhnya. Setelah komunis dapat ditundukkan, dikeluarkan larangan PKI untuk hidup dinegara yang 90 % pemeluk Islam. Dengan Supersemar11 Maret1996 yang berisi pelimpahan kekuasaan jendral Suharto dari Sukarno, Jendral Suharto kemudian membubarkan PKI disertai perintah kepada partai

Dengan lenyapnya PKI , sebagai suatu kemengan terbesar Islam di Indonesia., yaitu keleluasaan pelaksanaan Islamisasi di masyarakat tanpa kecuriggan pemerintah. Bagi orang Islam bukan berarti akan mendirikan Negara Islam karena itu nampaknya tidak mungkin. Orang islam telah menerima Pancasila asas dalam Negara. Masalah sekarang bagaimana mersapai dan mengisi Pancasila itu dengan semangat ajaran Islam. Dalam kondisi dan situasi seperti ini Islamisasi perlu dimulai dari awal.

M. Roem mengatakan bahwa kaum Muslimin wajib melaksanakan hokum Islam terlepas dari apakah Piagam Jakarta tercantum atau tidak dalam pembukaan UUD 1945. Islam merupakan kewajiban dalam artian agama bagi pemeluknya.

B. DINAMIKA POLITIK ISLAM INDONESIA PASCA-KEMERDEKAAN HINGGA SAAT INI

1. POLITIK MASA KEMERDEKAAN

Pemerintah republik Indonesia yang baru ini sebenarnya dibentuk dari koalisasi Muslim dan beberrapa pastai nasional antara lain Masyumi, NU, PNI, dan PKI. Meskipun selama bertahun-tahun peperangan, pihak Muslim merupakan kekuatan organisasi politik yang terbesar, tetapi kemudian kekuatan mereka terkalahkan karena kekuasaan partai nasionalis Indonesia. Tuntutan kalangan muslim sehubungan konstitusi dan institusi republik baru ini hanya sebagian yang terpenuhi. Semula pihak muslim menuntut pembentukan Negara Islam. Ini berarti bahwa sebagian besar menteri dalam cabinet yang dibentuk adalah orang muslim.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk meredam keinginan umat islam, konstitusi tersebut menyediakan pembentukan Departemen Agama. Departemen ini dibentuk untuk melindungi kebebasan beragama, menjaga keserasian hubungan komunitas agama yang berbeda, dan yang utama untuk menangani masalah agama muslim, seperti haji, pernikahan, pendidikan islam, peradilan agama, dakwah. 

Pada masa demokrasi parlementer, selain diwarnai konflik politik antar partai islam dan nonislam, dalam tubuh islam sendiri muncul perpecahan. Perpecahan yang sangat mengoncangkan umat islam dalam masyumi terjadi pada 1952 ketika unsur NU (Nahdhatul Ulama) meisahkan diri enjadi partai politik NU. Perpecahan ini berakibat fatal bagi umat islam, karena perpecahan ini diakibatkan adanya ketidakserasian karena perubahan AD/ART. 

Perpecahan ini berdampak negative terhaap partai islam dalam pemilu 1955, dimana parai islam memeroleh suara 44% suara yang berarti tidak mencapai angka mayoritas.

Setidaknyav Masyumi memainkan peran penting dikancah politik demokrasi parlementer antara tahun 1950-1957. Dan menentukan kabinet yang terbentuk sebelum akhirnya bubar di tahun 1960. Keberhasilan Kabinet yang dibentuk adalah membubarkan Negara uni Indonesia-belanda.

2. POLITIK ISLAM MASA REFORMASI

Jatuhnya pemerintahan orde lama an orde baru membawa harapan munculnya peerintahan pasca orde baru. Hal ini tercermin dalam kebebasan mendirikan partai politik,dan tercatat ada 48 partai baru yang mengikuti pemilu 1999, dan termasuk di dalamnya partai-partai islam. pemilu 1999 telah membawa ulaMa ikut berperan secara mandiri di dalam pemerintahan, sehingga beberapa ulama telah duduk di legislaif. Begitu pula, pemilu 1999 telah membawa K.H AbdurrahmanWahid menjadi presiden yang diusungkan dari fraksi partai Kebangkitan Bangsa. Sampai pada pemilu 2004, serta pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, peran ulama dalam politik masih berlanjut.

C. DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN HINGGA SEKARANG INI

Penyelenggaraan pendidikan agama setela Indonesia Merdeka mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik sekolah negeri maupun Swasta. Unuk itu dimulai memberikan bantuan kepada lembaga sebagaiman yang dianjurkan oleh badan Pekerja Komite Nasional Pusat ( BPKNP ) 27 Desember 1945 menyebutkan bahwa :

Madrasah dau alat dan pencedrasan pesantren yang pada hakikatnya dalah satu alat pencedrasan rakyat jelata yang sudah berurat dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan nyat a tuntutan dan bantuan materi dari pemerintah. 

Setelah itu bila membicarakan organisasi Islam dan Pendidikan , tentu tidak bisa dilepaskan dari membicic arakan bentuk, system dan cita cita bangsa Indonesia . dasar Negara yang sudah dsepakati bersama saat mendirikan Negara adalah Pancasila., yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang dijadikan pangkal tolak pengelolaan Negara dalam membangun Bangsa I ndonesia.

Meskipun Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya dan menghadapi revolusi fisik, pemerintah Indonesia telah berbenah tertutam memperhatikan maslah pendidikan yang dianggap cukup vital dan untuk it dibentuklah Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudyaan (PP dan K). dengan demikian, maka diadakanlah berbagai usah terutama system pendidikan dan menyelesaikannya dengan keadaan yang baru.

PP dan K pertama Ki Hajar Dewantara mengeluarkan Instruksi Instruksi Umum yang isinya memerintahkan kepada semua kepala kepala sekolah dan guru guru , yaitu:

1. Mengibarkan Sang Merah Putih tiap Hari dihalaman sekolah

2. Melagkan Lag Kebangsaan Indonesia Raya

3. Menghentikan Pengibibaran Bendera jepang dan menghapuskan nyayian Kimogoyo lagu Kebangsaan Jepang

4. Menghapusakan pelajaran bahasa jepang, serta segala ucapan yang berasal jepang

5. Member semangat kebangsaan keada semua murid muridnya. 

Tindakan pertama yang diambil Pemerintah Indonesia adalah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 :

1. Tiap tiap wrga Negara berhak mendapat pengajaran

Pemerintah mengusahakan suatu system pengajaran nasiaonal yang diatur undang undang

Setelah merdeka, pendidikan Islam mulai mendapat kedudukan yang sangat penting dalam system pendidikan pendidikan nasional. Setahap demi setahap Pendidikan Isllam mulai dimajukan,. Istilah pesantren yang dulu mengajar agama di surau dan menolak modernitas pada zaman colonial, sudah mulai beradaptasi dengan tuntutan zaman. Bahkan kini pesantren ikut mendirikan madrasah dan sekolah umum. Sekolah agama, termasuk madrasah, ditetapkan sebagai model sumber pendidikan nasional yang berdasarkan UUD 1945. Eksistensi pendidikan agam sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam UU pokok pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 th 1950, bahwa belajsekar disekolah sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Mentri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

Pada tahun 1958 pemerintah terdorong untuk mendirikan madrasah negeri dengan ketentuan kurikulum 30% pelajaran agama 70% pelajaran umum. System penyelenggaraannya sama dengan sekolah-sekolah umum dengan perjenjangan sebagai berikut:

1) Madrasah Ibthidaiyah Negeri (MIN) setingkat SD lama belajarnya 6 tahun.

2) Madrasah tsanawiyah Negeri (MtsN) setingkat SMP lama belajarnya 3 tahun

3) Madrasah Aliya Negeri (MAN) setingkat SMA lama belajar 3 tahun

Perkembangan pendidikan islam terus ditingkatkan. Tuntutan untuk mendirikan perguruan tinggi juga meninggkat. Sebelum kemerdekaan sebenarnya di minangkabau sudah berdiri perguruan tinggi agama (PGAI) di padang. Di Jakarta di dirikan STI (Sekolah Tinggi Islam) juli 1945 dan berubah menjadi UII (univerisitas islam Indonesia) pada tanggal 22 maret 1945 di Yogyakarta. Pada bulan mei 1960 Departemen agama mengabunggkan PTAIN (Perguruan Tinggi Ilmu agama negeri) dengan ADIA(Akademi Dinas Ilmu Agama) yang menjadi IAIN (Institut agama islam negeri) yang berkedudukan di Yogyakarta dan bercabang dijakarta. 

IAIN berkembang pesat dan melahirkan caban-cabang di berbagai wilayah ditambahnya dengan perguruan tinggi swasta diantaranya Universitas Muhammadiyah, universitas Islam bandung, universitas islam malang. Pendidikan islam mengalami kemajuan mengiringi kemodernitas. Terakhir tahun 2002 IAIN Syarif Hidayatullah berubah menjadi UIN (universitas islam negeri) syarif hidayatullah yang di dalamnya menyelenggarakan pendidikan selain fakultas-fakultas agama, dan begitu juga denga dengan UIN Suska Riau.

D. DINAMIKA PEMBARUAN PEMIKIRAN ISLAM DI INDONESIA SAAT INI (KONTEMPORER)

Perkembangan Pembaruan di Indonesia 

Bila melihat rentetan sejarah peradaban Islam di Indonesia, maka akan ditemukan ada tiga periode perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

Pertama, periode ketika kepemimpinan ulama sangat dominan di masyarakat muslim. Kepemimpinan Ulama berlangsung sejak Islam datang di Indonesia hingga berlangsungnya masa penjajahan. Ulama merupakan satu-satunya sumber rujukan bertindak dan informasi mengenai faham dan wacana keislaman, mereka menjadi sumber rujukan dan ketaatan baik dalam perilaku sosial maupun politik. Hingga penjajahan Belanda makin merata, peran ulama tidak tergoyahkan, bahkan mejadi simbol perlawanan dalam perang-perang besar melawan penjajah. Misalnya Fatahillah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, Kiai Maja membantu perang Diponegoro, Imam Bonjol dalam perang Padri. Periode sekitar tahun 1900, ketika muncul “gerakan pembaruan”.

Kedua, peran ulama digantikan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang bergerak di bidang organisasi atau kepartaian dalam perpolitikan. Diawali oleh peran pemimpin organisasi social keagamaan seperti Haji Abdul Karim Amrullah (Ayah Hamka), Zaenuddin Labai al-Yunusi dan pemimpin-pemimpin organisasi Sumatra Thawalib, di Sumatra; Syaikh Ahmad Soorkati dari Al-Irsyad, Haji Abdul Halim dari Persyarikatan Ulama Majalengka, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah di Yogyakarta, Ahmad Hasan dari Persis, dan Organisasi politik SI degan tokohnya HOS Tjokroaminoto, H. Agus Salim, Muhammad Rum, Syafruddin Prawiranegara, Hamka dan Lain-lain.

Ketiga, perode kebangkitan kaum intelektual Muslim, yakni saat peran politisi intelektual muslim dipertanyakan di hadapat kekuasaan, system politik waktu itu (Orde Baru). Ini sudah dimulai pada tahun 1970, ditandai dengan munculnya beberapa literatur yang mencoba mencermati secara sistematis perkembangan dunia intelektual muslim Indonesia. Pada tahun 1980-an dan 1990-an marak penerbitan buku-buku bertema keagamaan serta merebaknya buku-buku keislaman “Intelektual dan berbasis pemikiran” yang berdampak pada perkembangan dunia intelektual muslim, yang menimbulkan respon yang menolak terhadap nilai-nilai kultural barat yang menyertai modernisasi, menganggap barat musuh peradaban. Namun, dalam masa berikutnya zaman kebangkitan intelektual ini mepunyai berbagai macam corak pemikiran. Mereka itu adalah sebagai berikut.

- Neo modernisme, yaitu pemikiran keislaman yang menggabungkan dua aliran modernisme dan tradisionalisme, tokohnya adalah Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Wahib.

- Sosialisme Demokrat, yaitu gerakan Islam yang melihat keadilan dan demokrasi sebagai unsur pokok Islam. Tokoh-tokohnya: Dawan Raharjo, Adi Sasono, dan Kuntowijoyo.

- Universalisme, gerakan pemikiran Islam yang memandang Islam sebagai ajaran universal, dengan obsesi Islam sebagai ajaran universal, dengan obsesi Islam sebagai perangkat nilai alternatif dari kemerosotan nilai-nilai Barat. Tokoh-tokohnya adalah: Amin rais, Jalaluddin Rahmad, dan A.M. Saefudin.

- Neo revivalis, sering diartikan dengan gerakan Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Di Indonesia variannya muncul dalam beberapa organisasi seperti Humas, Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam (FPI) Majelis Mujahidin. Meski mereka berbeda-beda, tetapi secara umum mereka adalah kelompok yang “menjaga jarak” dengan peradaban Barat, Barat adalah musuh. Maka simbol-simbol indentitas dan peradaban senantiasa digunakan dalam kesadaran keberagamannya, misalnya berjenggot, bersorban, dan lain-lain.

Metodologinya menjadikan Quran, sunnah, dan warisan generasi salaf (sahabat, tabi’in, tabut tabi’in) sebagai poros utama ajarannya. Mereka menginginkan tegaknya kembali bentuk-bentuk dan praktik keberagaman generasi salaf baik dalam dimensi ritual maupun sosial politik. Oleh karena itu formalisasi syariat Islam, khilafat Islam, puritanisasi menjadi agenda perjuangannya.

Secara garis besar gerakan pembaruan pemikiran di Dunia Islam ada empat macam gerakan model atau gerakan sebagai berikut.

a. Wahabiyah atau Salafiyah; pembinanya adalah Muhammad Abd. Al Wahab (1703-1787) tumbuh di Hijaz (Arab) jantung umat Islam sedunia. Yang Serupa dengan gerakan itu adalah gerakan yang tumbuh di India yang dibina oleh Syah Waliyullah. Gerakan-gerakan ini timbul bukan dari pengaruh Barat, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid Islam yang telah dirusak oleh ajaran-ajaran yang menyimpang, melalui keramat-keramat, bid’ah, khurafat, dan syirik. Untuk melepaskan umat Islam dari kesesatan ini, ia berpendapat bahwa umat Islam harus kembali kepada Islam asli, Islam yang dianut oleh Nabi, sahabat, tabi’in yaitu sampai pada abad ke-3 H.

b. Pembaruan dalam Islam (Modernisme Islam). Dirintis oleh Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897), dikembangkan oleh Muhammad Abduh (1849-1905) dan dilanjutkan oleh Rasyid Ridho (1865-1935), Gerakan ini tumbuh di Mesir, pusat intelektual Islam, berusaha menyaring kemajuan Barat dan menyesuaikan dengan perikehidupan umat Islam.

Ide-Ide dasarnya adalah sebagai berikut.

1) Kembali pada sumber ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya.

2) Pintu ijtihad terbuka, untuk mengadakan pemahaman yang berasal dari sumber ajaran dasar (Quran dan Hadis) yang disesuaikan dengna kebutuhan zaman (interpretasi baru).

3) Untuk dapat berijtihad, akal mempunyai kedudukan yang tinggi.

4) Percaya kepada hokum alam (natural laws, Sunnatullah). Hukum alam tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Maka ilmu pengetahuan modern yang berdasarkan hokum alam dan Islam yang sebenarnya yang bedasarkan wahyu, tak bertentangan. Ilmu pengetahuan modern mestinya sesuai dengan Islam.

5) Percaya kepada kebebasan kemauan dan perbuatan (free will dan free act atau paham Qadariyah)

c. Westernisme dalam Islam (kebarat-baratan) golongan atau gerakan yang mengajak umat Islam untuk menerima pengetahuan Barat dan semua yang datang dari Barat. Gerakan ini tumbuh dan berkembang di India, salah satu pusat politik Islam, Kerajaan Mughal, dipelopori oleh sir Ahmad Khan (1817-1898) dengn membangun Algarh University.

Ide-Ide dasarnya sebenarnya sama dengan Muhammad Abduh, hanya Ahmad Khan melihat bahwa umat Islam India mundur karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Zaman klasik Islam maju, tetapi peradaban Islam klasik telah hilang dan sekarang yang maju peradaban Barat. Oleh karena itu, umat Islam India akan maju kalau bekerja sama dengan inggris (Barat). Dasar ketinggian dan kekuatan barat terletak pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Untuk dapat maju umat Islam harus pula menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jalan yang harus ditempuh adalah memperkuat hubungan dengan Inggris (Barat) mengambil kemajuan yang ada di Barat.

d. Sekularisme dalam Islam, tumbuh di Turki, pusat politik Islam di bekas wilayah daulah Usmaniyah, dicetuskan oleh Mustafa Kamal 1881 – 1938.

Mustafa kamal sebenarnya seorang nasionalis pengagum barat, yang ingin Islam maju, sebab itu perlu diadakan pembaruan dalam soal agama untuk disesuaikan dengan bumi turki. Islam adalah agama rasional dan perlu bagi manusia, tetapi agama rasional ini telah dirusak oleh ulama-ulama. Oleh karena itu, usaha sekularisasinya berpusat pada kekuasaan golongan ulama dalam soal Negara dan politik. Negara harus dipisahkan dari Agama (yang dimaksud kekuasaan ulama yang menguasai syariat yang dapat menentukan masalah social ekonomi, hokum, politik, dan pendidikan).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Kami selaku pemakalah mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam makalah ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua agar makalah ini dapat dibuat dengan lebih baik lagi.